isess2013.org – Pada tanggal 24 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, seorang caleg PDIP yang menjadi buron sejak 2020. Penetapan tersangka ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai peran Hasto dalam kasus tersebut, yang sebelumnya pernah muncul dalam beberapa sidang terkait.
Detail Penetapan Tersangka
KPK menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan bukti yang ada. Penetapan tersangka ini dilakukan setelah KPK menemukan bukti yang cukup kuat bahwa Hasto terlibat dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, menyampaikan bahwa penetapan tersangka Hasto Kristiyanto merupakan bagian dari upaya KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Peran Hasto dalam Kasus Harun Masiku
Peran Hasto Kristiyanto dalam kasus Harun Masiku sebenarnya sudah pernah muncul dalam beberapa sidang terkait. Dalam persidangan dengan terdakwa Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU, nama Hasto disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat dalam proses suap. Wahyu Setiawan menyebut bahwa Hasto Kristiyanto adalah salah satu orang yang berperan dalam pengaturan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Fraksi PDIP.
Selain itu, dalam persidangan dengan terdakwa Saeful, seorang staf di Kementerian Dalam Negeri, nama Hasto juga disebut-sebut sebagai salah satu pihak yang diduga terlibat dalam proses suap. Saeful menyebut bahwa Hasto Kristiyanto adalah salah satu orang yang berperan dalam pengaturan PAW anggota DPR dari Fraksi PDIP.
Reaksi PDIP
Ketua DPP PDIP untuk Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyatakan bahwa partainya akan taat dan kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang sedang berlangsung. “PDIP dan Sekretaris Jenderal PDIP akan selalu mematuhi proses hukum dan bersikap kooperatif,” ujar Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa malam, 24 Desember 2024.
Ronny juga menekankan bahwa penetapan tersangka Hasto ini adalah bagian dari upaya politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap partainya. “Kami melihat ada upaya untuk mempolitisasi hukum dan kriminalisasi terhadap Sekretaris Jenderal PDIP,” tambahnya.
Proses Hukum yang Berlanjut
Setelah penetapan tersangka, KPK akan melanjutkan proses penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto. Proses ini meliputi pemeriksaan lebih lanjut terhadap saksi-saksi, pengumpulan bukti tambahan, dan penyusunan berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan. KPK juga akan meminta izin kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyidikan terhadap Hasto Kristiyanto, mengingat statusnya sebagai Sekretaris Jenderal PDIP yang merupakan pejabat negara Sbobet88.
Harapan Publik
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK menimbulkan harapan besar dari publik bahwa kasus suap ini dapat diusut tuntas dan semua pihak yang terlibat dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Publik juga berharap agar proses hukum yang sedang berlangsung tidak dipolitisasi dan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.
Penutup
Penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus suap Harun Masiku menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia terus berjalan dan tidak pandang bulu. Peran Hasto dalam kasus ini sebenarnya sudah pernah muncul dalam beberapa sidang terkait, yang menunjukkan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan yang mendalam sebelum menetapkan Hasto sebagai tersangka. Dengan demikian, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan, serta memberikan pesan yang jelas bahwa tidak ada yang kebal hukum di Indonesia.