isess2013.org – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, telah mengeluarkan komentar yang mengaitkan potensi pencalonan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sebagai calon gubernur Sumatera Utara dengan keuntungan bagi kelompok tertentu yang disebutnya ‘dewa-dewa’. Pernyataannya ini muncul dalam konteks diskusi mengenai dinamika politik dan hukum di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, menegaskan bahwa pencalonan Bobby Nasution didasarkan pada kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas, dan rekam jejak yang tak tercela. Dave Laksono menambahkan bahwa keputusan tersebut didukung oleh hasil survei yang menunjukkan penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap Bobby Nasution.
Dave Laksono menyatakan bahwa Partai Golkar memiliki alasan dan landasan yang kuat dalam menetapkan Bobby Nasution sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Menurutnya, Golkar berkomitmen untuk mengutamakan kader-kader terbaiknya dalam kontestasi Pilkada 2024.
Hasto Kristiyanto sebelumnya mengkritik pandangan tentang supremasi hukum di Indonesia, menyatakan bahwa hal itu telah berubah menjadi supremasi kekuasaan. Dalam diskusi dengan tema “Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024”, Hasto menyinggung pembukaan ‘kotak pandora’ yang diinterpretasikannya sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Hasto menyinggung tentang dampak dari situasi politik tersebut, termasuk majunya Bobby Nasution yang dianggapnya hanya menguntungkan elit politik. Selain itu, Hasto juga mengomentari sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, yang ia pandang telah tereduksi menjadi sikap kekeluargaan.
Diskursus politik antara PDIP dan Golkar menunjukkan adanya perbedaan perspektif mengenai proses pencalonan dan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kandidat untuk posisi gubernur Sumatera Utara. Pernyataan kedua partai ini mencerminkan kompleksitas dan dinamika politik yang akan terus berkembang menjelang Pilkada 2024.